DekanFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah kami melakuakan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah sekripsi saudara: Nama : Ahmad Muchlisin NIM : 122311017 Jurusan : Muamalah Judul Skripsi :TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRATIK AKAD MUDHARABAH DI BMT
1HURUN'IN15230003PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF FIQGH SIYASAH DUSTURIYAH 2NELI NURMALA15230004STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR Studi Kasus Pemilihan Gubernur tahun 2013 & 2018 3WIBOWO SAPUTRA16230006STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 4MEILINDA NURIL MALA15230009PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 5ARINA MANNA SIKANA AKBAR15230010EFEKTIFITASKEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKANNORMA HUKUM PASAL 37B UU NO. 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. 6AYU AZKIAH15230013THE NON-MUSLIM UMMAH VIEW TO THE LOCAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 02 0F 2016 CONCERNING THE PLENARY MOSQUE IN SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE 7ABDUL AZIZ MASHURI15230015RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN KELURAHAN MERJOSARI Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah 8ILMIYATUR ROSYIDA15230019EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI 9RIZKY FAUZIAH15230021PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 10ANGGA DEKA SAPUTRA15230025Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur Prov. bengkulu 11YOLA ICHA SAPUTRI15230027DISKURSUS MONEY POLITICS KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 STUDI DI DAERAH PILAHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG 12MUSLEH15230029OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD ABDUH 13MOHAMMAD SAIFUL MOHTAR15230033FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR RI PERSPEKTIF ABUL A`LA AL-MAUDUDI 14MILA EVIYANA YULIANINGSIH15230034KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI STUDI DI KAB. BOJONEGORO 15DIMAS BIMA SETIYAWAN15230035PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT PASAL 157 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN2016 16NOVAN WAHYU PRIMADI15230036PERAN KPU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF PEMILU PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KPU KOTA MALANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI 17SATRIO BUDIHARTO15230037UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO 18DESY ZUROIDA ZULFA15230038OPTIMALISASI PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 19RO`IS ALFAUZI15230044PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 Studi di Dusun Krondong, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk 20NIDA` MAULIDA15230045PERAN ULAMA NAHDLATUL `ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI 21FAQIHUS SILMI AL HAQ15230046Konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi 22WILDAN ANSORI NASUTION15230048PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang 23EL QORINA HAJAR15230057IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI IMAM AL-MAWARDI STUDI DI DESA SENDANGDUWUR PACIRAN LAMONGAN 24FETALITA DANIAR TERVANI15230065IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI STUDI DI DESA BUKUR KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI 25SANIA NUNGKY NOVIA16230067Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-Aqdi al-Mawardi Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019 26INEKE CHINTIA DEVI16230068IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN STUDI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEMBER 27FAIZAL BAKRI16230071PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG 28WIWIN ARIFATUL LESTARI15230072PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR DARI KALANGAN POLRI DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM NAJAMUDDIN AL-THUFI 29AJENG AODINA15230074the effectiveness of PANRB minister`s number B/71/ epistle with regard o neutraly for state civil apparatus in general election 30ILHAM CHAIRIL15230087IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH STUDI DI PTPN PABRIK GULA PANJI SITUBONDO 31UMI AZIZAH TAHTA ALMUNA15230088EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF MARKETS BANDAR KEDIRI CITY BASED ON REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY NUMBER 5 YEAR 2013 IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE 32SITI MASRUROH15230090WOMEN`S ROLES IN NATIONAL LEGISLATION BASED ON ACT NO. 7 OF 2017 AND YUSUF AL- QARDHAWI`S POINT OF VIEW 33NILTA BARIROH15230097DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA DALAM KONSEP SYURA PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA 34ZAHRA MAHRUNISA15230098ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH 35PURWANISYAH15230099MANTAN KORUPTOR DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN SADDU AL-DZARI`AH 36LIS DIANA ULFAH15230102Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Dalam Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Al-Maududi 37DESYANA FADHILATIN NAFITRI15230007PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP WARGA SYIAH PERSPEKTIF KITAB AL-AHKAM ASH-SHULTONIYAH 38IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI15230110PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNF MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN PERSPEKTIF ISLAM 39NUR IZZAH15230053PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAQASID AS-SYARIAH STUDI DI DESA PANDAN LANDUNG JAWA TIMUR 40EVA KUSUMA ZEN PUTRI15230028IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011 DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG 41IZZATUL ULYA15230082PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL AFGHANI DAN SOEKARNO TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK MENURUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN NU 42AWANDA TRISNA PUTRI15230041PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH 43DIMAS ILHAM NABIL IBNU SUUD15230092IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN AL- MAQASHID AS – SYARIAH 44ANAFIUL NURGUMILANG15230107KETIADAAN PERSYARATAN IDENTITAS AGAMA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IBNU TAIMIYAH 45FITRIANINGSIH 15230083KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 122 HURUF K UUMD3 MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A`LA AL MAUDUDI 46ALVIE NAUFAL FURQANI15230096PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDA APBD KOTA MALANG TAHUN 2019 47SITI NUR KHOTIMAH15230032AFFIRMATIVE ACTION MENGENAI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH STUDY UU NO. 8/2012 48RIZA ROFIQ UMAMI15230061PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK STUDI DI PENGADILAN NEGERI MADIUN 49IKA SETIATI BUDI UTAMI15230079PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA MALANG 50AYU NURJANAH 15230075IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANSIA TINJAUAN FIQH MASHLAHAH MURSALAH 51AENA ONA HAFIAH15230054PROBLEMATIKA KESESUAIAN STATUS AGAMA CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT STUDI PASAL 3 PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK 52MUHAMMAD AZIB15230001PERAN SERTA PARPOL DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA YANG MENCALONKAN SEBAGAI PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTA POLITIK STUDI PARTAI POLITIK KEBANGKITAN BANGSA PKB DI KOTA MALANG 53HABIYA15230060 PENYELESAIAN PERKARA ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DPRD KAB. SUMENEP PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH 54NURUL DWI USWATUN HASANAH15230058KRIMINALISASI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 55AYUB YUSNIDA HAIDAROH15230012PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 56MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH15230103PERAN KPU DALAM MENETAPKAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI FIQH MASLAHAH MURSALAH 57KHARISMA DIAN ASMARANI15230042RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDES PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAHSTUDI KASUS DI DESA MADIREDO,KECAMATAN PUJON,KABUPATEN MALANG 58MUKHTAR MUAMMAR NAJIB15230018STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN OTONOMI DAERAH STUDY UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 DIPEMERINTAHAN KOTA BATU 59AMIROTUN NAVISA15230062PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI DESA KETAWANG KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG 60ILMA LAILIA YUSVIDA15230039TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAHSTUDI KASUS DESA TUGUREJO KEC. NGASEM KAB. KEDIRI 61DINA ULLIYANA15230024IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 30/PUU-XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGILATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 62ABDUL KODIR15230095OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 63ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA15230112ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 65P/HUM/2018 MENGENAI PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 60A PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018 64RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR 65LINDIA RISTA15230011TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI 66MUHAMMAD CELVIN AFLFARIZY15230063PENGELOLAAN DAN PEMERATAAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES MENURUT PERATIRAN MENTRI DESA PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASINOMOR 4 TAHUN 2015 STUDI DI DESA PUJONKIDUL 67AULA ROSALINA15230069PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 STUDI DI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU 68SITI NURHILDA FAUZIAH15230005PERAN BAWASLU TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH STUDI BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO 69FAKHRIJAL FAJAR ALIFIANTO15230076TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2018 MENGENAI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL 70MUHAMMAD AULIA15230040IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH STUDI PARTAI GERINDRA KOTA MALANG 71AFIQ FAQIH 15230080ANALISIS YURIDIS MANIFESTO PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 72IZZAL TORIQUL FARHAN15230089ASHABIYAH IBNU KHOLDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA STUDI PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 73FIRDA MAULIDATUL RIZQIYAH 15230052PEMEKARAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 35 AYAT 4 NOMOR 9 HURUF C TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KOTA BATU 74MAHARDIKA DWI LESTARI15230026PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 140/PUU-VII/2009 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 75KHOLIDA ULVI15230064IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI KAB. JOMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 76SULIKAH15230055PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KPPS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG 77SILVI MAULIDA15230108EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI 78QURROTUL A'YUN15230100EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN DI WPP-NRI TERHADAP PARA PENANGKAP IKAN STUDI DI DAERAH PESISIR KELURAHAN PANGGUNG REJO KOTA PASURUAN 79NADYA RACHMAH SARI15230050IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMER 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN TERHADAP KEBERADAAN POLISI TIDUR DAN ALAT SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DAN MERUGIKAN PENGGUNA JALAN 80LEADY KHOLIFATUR ROHMAH15230023ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/ DALAM KASUS MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH 81ATIKA KUSNAFIDA15230094EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 82NAUFAL YULIAN ABAR15230049PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BAI'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH 83HIKAM HULWANULLAH 16230031WEWENANG CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP JUDICIAL RESTRAINT DAN JUDICIAL ACTIVISM 84MUHAMMAD SHIDQY MU'TADIL LATHIEF15330081EFEKTIVITAS REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA STUDI KASUS DI IPWL BAHRUL MAGHFIROH KOTA MALANG 85ARIFANDI SETYO NUGROHO15230091PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJMDES STUDI DI DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG 86ANIS AZIZAH15230070URGENSI KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MPR-RI PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 PERSPEKTIF AL-MAWARDI 87AZMI AMIRULLOH15230014DAMPAK IMLEMENTASI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KONTESTASI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN SE-MALANG RAYA 88MOCH. AINUL YAQIN15230043PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PESERTA PEMILU STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 89MOHAMMAD IQBAL NUR'USMAN15230078EFEKTIVITAS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERTIBAN PACUAN MOTOR ILEGAL STUDI KASUS DI POLSEK KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN 90NURULITA BUDI UTAMI16230103IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KOTA MALANG 91IVAL FAQIH AZLAM16230074PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAYANI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DISEMPADAN SUNGAI KOTA MALANG STUDI ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 92LILA AYU FAUZIAH16230048IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP FUNGSI BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBERAGUNG MODU 93RISKA FEBRIANA16230049PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 94MIRHAM IMAMSYAH16230079TINJAUAN YURIDIS PENGIKUTSERTAAN EKS KORUPTOR DALAM PEMILU DI INDONESIA 95NURUL SUFIA NISSA16230086قوة اكسكوتوريال لقرار المحكمة الإدارية الوطنية مؤسسا على القانون رقم 51 سنة 2009 عن المحكمة الإدارية الوطنية ونظريةالعدالة. 96FATICHATUL AZEKIYAH16230021THE IMPORTANCE FOR APPLYING CONSTITUTIONAL QUESTION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE 97AZZALIA NAHDA FIRDANI16230039PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH JURU PAKIR DI KOTA MALANG 98VIDIA16230105PROSEDUR PERIZINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT 99ABDUL HAMID MARZUKI15230051PENAMBAHAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2014 100NURUL MUN'IMI16230065ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 02/PUU-XVII/2019 PERSFEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH 101AINUL CHASANAH16230203PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 102SULISTYO NUGROHO15230106EFEKTIVITAS PERMA NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO 103DESY ROSALINA 16230088ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH 104LAILATUL HIDAYAH16230014PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PPDALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI 105RAHMAT WILDAN SAFARI ANDI16230041MODEL KERJASAMA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERAATURAN BUPATI PASAL 14 NOMOR 74 TAHUN 2016 106DATIN SARAH16230063PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIRAN TAHUN 2019 107FINA WILDANSYAH16230010ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTB 108RAFIKA HANDRIANI MAISYAROH 16230036مرتكبي نحو الجنسية العقوبة فى الأطفال على الجريمة الشريعة مقاصد منظور 109AISYAH DHURROTUN NAFISAH16230042PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MALANG 110DEBITA AYU SAVITRI16230090KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JOMBANG TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KAWASAN WISATA RELIGI GUS DUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Studi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab Jombang Nomor 14 Tahun 2016 111DESY CRISTALIA16230061RATIFICATION OF THE DRAFT LAW WITHOUT THE SIGNATURE OF PRESIDENT PERSFECTIVE MASLAHAH MURSALAH 112ELIZA ISNAINI SYAHPUTRI16230008PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH ANALISIS PERBANDINGAN 113 VIRDATUN NISAIL ISLAHIYAH16230056IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSFEKTIF MASLAHAT MURSALAH 114NIKMATUL UMAH16230055HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK ULAYAT STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG 115WILDAN RAMADHANI15230056ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT 116RIZKY HERDIANTO16230080PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 117MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH16230006PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU SUPELTAS BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PASAL 5 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI KOTA MALANG 118ANANDA ISTIQOMAH16230016IMPLEMENTASI PASAL 21 DAN PASAL 30 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP PERSYARATAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA 119AULIA MUTHIATUL HASANAH16230026PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAL 2 NO 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG STUDI KASUS PADA DESA BORENG KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG 120DONY SETIO AJI16230019PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PEMONDOKAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 PRESPEKTIF MAQASHIDHU AS- SYARIAH 121SRI SETYO WULAN16230064MONEY POLITIC PEMILIHAN KEPALA DESA GORENG TAHUN 2019 DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 122 IRSYADUL IBAD15230022IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK KOST DIDAERAH KOTA MALANG 123ZAENAB16230032LEGAL PROTECTION OF INFORMAL WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND MASLAHAH MURSALAH 124SAFINATUN NAJAH16230083HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA DPR TERPILIH STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 125AHLAN RAMADANA16230051EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN PARTAI POLITIK PRESPEKTIF ASAS GOOD GOVERNANCE DAN MASLAHAH MURSALAH 126RAHMATULLAH16230022PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI PARTAI GERINDRA 127ALFINA FAJRIN16230021SISTEM REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAMPENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024 128M. REZZA NURIL AULIA16230013POLITIK HUKUM PENGISISAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 4 UUD 1945 129YULIANA PUTRI NURHAKIKI16230037ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERNUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 130NOLA PUTRI ALAMSYAH16230099IMPLEMENTASI ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG TAHUN 2014 DAN 2019 131MARISA NURFAIZZAH16230005TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MD 3 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM 132AZMI MUBARAK16230053AKSEBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 STUDI DI MALL KOTA MALANG 133MIFTAHUL HUDA16230017TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 134M. SYARIF HIDAYATULLAH16230027SISTEM KOLABORATIF PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA PANTAI BAJUL MATI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG 135FADLI ALWI MUBAROK16230046KEWANGAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 136FAISAL MUHAMMAD AL'FARISI16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG 137NITA NURYANDA16230109IMPLEMENTASI PEMENUHAN RUANG LAKTASI BERDASARKAN PASAL 25 AYAT 3 PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TEMTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PERSFEKTIF MASLAHAH 138FAUQI WAHYU FITRIYAH16230077EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN 139CHAIRUS SHOLICHAH16230029PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG 140ANA MASRUROH16230002ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK SELEBRITI INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSFEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH 141ISTIKA ARUM16230011RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PASAL 57 AYAT 2 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH MURSALAH 142NUR SUKAISIH16230102IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAHSTUDI DI PENGADILAN NEGERI ,MALANG KELAS IA 143YULINDA SHOLIKHATUL AMALIA16230033ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NO. 06/PUU-II/2004 TENTANG PENGUJIAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 144ZAKIATUS ZULFA16230030IMPLEMENTASI PASAL 28 H UUD 1945 DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERSFEKTIF IMAM AL-GHAZALI STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG 145SITI SINARSIH16230084TINJAUAN YURIDIS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP MONEY POLITIC PEMILIHAN CALON ANGOTA DPRD KOTA MALANG 146RIRIN AGUSTINA16230001FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PERIODE 2016-2021 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN, KABUPATEN MADIUN 147TITIK DINIYAH16230018EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINA MARGA PADA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 148ULFATUL AINI16230015EKSISTENSI ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 21 AYAT 2 TENTANG KETERLIBATAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO 149DWI SAKIYA NISVI16230003ANALISIS KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM 150AHMAD ZAINURI16230081IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA 151ASYIFAUDIN16230075IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR 152USMAN AL KHOFY16230067PERAN BIDANG TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PERUSAHAAN DI KOTA MALANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM 153INDIRA NURUL AULIA16230062ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PINRANG NOMOR 231/ PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH 154ANITA FIRDAUS16230095ANALISIS YURIDIS SINKRONASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 155NENY FATHIYATUL HIKMAH16230094TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH 156SRI SETYO WULAN16230064DESENTRALISASI DESA TERHADAP PEMENUHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJPO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 157RAFIF AHMAD SULAIMAN16230106PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA PERSFEKTIF TEORI MASLAHAH 158UGIK SUGIANTO16230070IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PERIZINAN PENJUALAN BBM DI KOTA MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 159AMALIA IZZA BILLAH16230092ANALISIS PERAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERPADU GAKKUMDU DALAM PENYELENGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 STUDI BAWASLU KOTA MALANG 160DESY KUFITA RAHMANIA16230076PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU DAN MENURUT KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM 161FINA ANNISA16230073EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PASURUAN STUDI DI KANTOR DPRD KOTA PASURUAN 162NORA DWI RAHMAWATI16230057EFEKTIVITAS PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG KEWAJIBAN TERLAPOR DAN ATASAN TERLAPOR MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN STUDI DI ORI PWK JAWA TIMUR 163NUR CHOLIS MAJID16230047HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH 164MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN16230060IMPLEMENTASI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK ANAK DI BAWAH UMUM PERSPEKTIF SADDU DZARIAH STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG 165AHMAD MUZAKKI16230058PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING 166SITI NUR KOMARIANSYAH16230034IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKKTIF MUHAMMAD ALI PASYA STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG 167KHOIROTUN NISAK16230035TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENSTUDI KASUS PEMANDIAN TIRTA AYU MANGGA DUA 168RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR 169RIZQI RIZAL AL ALIF16230059IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO. 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PRESPEKTIF SADD AL DZARIAH 170ACHMAD AURITS ANHAR NI'AM16230043TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 171MANDA INTAN DANASTRI16230093TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 ATAS PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 172AYSHA AYUNDARI SAFAAT16230023THE AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN PROVIDING ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO DEVELOPERS/ENTREPRENEURS WHO DO NOT PERFORM ANDALALIN STUDY AT MALANG CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT 173PUTRI IKRIMAH15230017IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 174SITI MUALIFATUL HASANAH16230100EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN STUDI AKSI VANDALISME PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH 175MUHAMMAD WILDAN FIRDIANSYAH16230052EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH 176RINA ANDRIANI15230059PELAKSANAAN DAN PENCANTUMAN PENGANUT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI DALAM KOLOM KTP DAN KK STUDI KASUS DI DESA NGANTRU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG 177MIFTAHUL HUDA16230017IMPLEMENTASI PASAL 79 A UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO 178BUKHARI ALHUDA16230007EVEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI TINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM 179M. HIDA ARDIANSYAH17230056PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS STUDI MOU NOMOR B/2/I/2018 180SYOKRON JAZIL 17230038ANALISIS HUKUM TERHADAP POLEMIK PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG 181SEPTIANI17230037KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERPEKTIF KONSEPWIZARAH IMAM AL-MAWARDI 182NAUFAL IRSYAAD16230069TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2018 TENTANG MUNCULNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PRESPEKTIF SADDU ADZ DZARIAH 183AINUN MAULANA ALWY16230025IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA BODOR KABUPATEN NGANJUK 184NISWAH ARDHINA17230075IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MALANG 185RODOTUN NIMAH17230091TUBAN DISTRICT GOVERNMENT'S EFFORTS ON CONSERVATION OF SETTLEMENT AREAS AT GLONDONGGEDE BEACH, TAMBAKBOYO, TUBAN DISTRICT STUDY REGIONAL REGULATION NUMBER 09 OF 2012 ON RT RW IN 2012-2032 & SADD AD-DZARI’AH PERSPECTIVE 186MARDHATILLA KHAIRINA17230004EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF KOTA LAYAK ANAK STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG 187M. ANWAR IBRAHIM16230045PENEMUAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA PRESPEKTIF AL-SHULTHAH AL-QADLAIYAH 188ACHMAD SYAHRIFUDIN16230054PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH 189RADEN RORO AJAR WIKHU REDHATI17230008KAJIAN YURIDIS NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN DI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS 190MUHAMMAD SABIQ BALYA17230076IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG 191ASRI FANSYURI MTD17230011TINJAUAN TENTANG FUNGSI RUKUN TETANGGA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT STUDI KASUS DI DESA MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG 192FAIQUL ANWAR17230053فعالية المادة 81 الفقرة 7 القانون الإندونيسي رقم 17 لسنة 2016 بشأن التغيير الثاني للقانون الإندونيسي رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل في نظر سد الذرائع 193DIAN FITROTIN AZIZAH17230023PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN FIQH BI'AH STUDI DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH 194MOHAMMAD LUTFI16230012PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 195ULLYL VAIZATUL VIANANDA PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTI DI MOJOKERTO STUDI DI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO 196RIZKY NANANG SUGIANTO17230054A HANDLING PROBLEMS ON ILEGAL DISPOSAL WASTE FOR ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH PERDA NOMOR 08 TAHUN 2014 AND ENVIRONMENTAL FIQH 197ULYA WAHIDATUN NISA’17230050PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH PELAKU USAHA LAUNDRY PERSPEKTIF PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR STUDI DI KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG 198RAHMAD DINUR ZAMZAM17230101EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP LEGALITAS PEMBANGUNAN USAHA BERDAMPAK LINGKUNGAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 199NAVIDA AZIZAH17230081IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM KIS PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI DI DESA TANJUNGGUNUNG KABUPATEN JOMBANG 200ARIS UBAIDILLAH16230072PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU BALAPAN LIAR OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SITUBONDO 201TONICA ALVANSO17230045JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH MURSALAH 202AHMAD JAILANI17230096POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 PERSPEKTIF TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN DAN MAQASHID AL-SYARI'AH 203ELHAFIDZA NUFUSIAH16230098INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AL-GHAZALI STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 204KHAIRUL IMAM17230049LEGAL STANDING BADAN HUKUM PUBLIK DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA STUDI PUTUSAN NOMOR 96/G/2019/PTUN-JKT 205ADELIA RACHMADIANI17230083IMPLEMENTATION OF ARTICLE 77 PARAGRAPH 3 AND ARTICLE 79 PARAGRAPH 1 INDONESIAN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND RELATED ROAD FORCE REGULATION OF PROSPECTIVE DRIVERS WHEN LEARNING TO DRIVING STUDY IN BATU CITY AREA 206LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 207ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMOLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 9STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 208RAFIDA NUR YAZIDA17230114IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19 STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG 209MUHAMMAD NIZAMUDDIN SIDQI16230038TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 210WIDYA ANGGRIANI17230097THE SELECTION OF VILLAGE SOCIAL INSTITUTIONS RT IN LABUHAN-LALAR VILLAGE TALIWANG DISTRICT WES SUMBAWA STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF 68 LETTER d INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES AND ARTICLE 1 PARAGRAPH 20 NUMBER 14 OF 2019 WEST SUMBAWA REGIONAL REGULATION 211FADHILA RAHMA RADIEANTO PUTRI17230079LGBT REGULATORY URGENCY LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PERSPECTIVE OF IMAM SYAFI'I 212AHMAD FIKRY WILIAN17230113EFEKTIVITAS FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 213FEBRIAN ADI SAPUTRA16230087ANALISIS PERATURAN MENTERI ESDM NO 26 TAHUN 2009 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ISTIHSAN 214MUHAMMAD ADHIEN NUGROHO17230063UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH STUDI PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH DI KABUPATEN BATANG 215ROBY AHMAD SUTOMO17230077EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG 216ELIS KUMALAWATI17230051IMPLEMENTASI PASAL 96 UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI KOTA MOJOKERTO 217ENDAH TRIRAHAYU17230059LEGAL PROTECTION FOR THE SAFETY OF HEALTH WORKERS IN THE FACE OF THE COVID-19 OUTBREAK AT REFERRAL HOSPITALS CASE STUDY AT DR. SOETOMO HOSPITAL SURABAYA 218FAYIK ULINHUA17230062IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH STUDI ALOKASI DANA KELURAHAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN LAMONGAN 219NUR WIDHA HANDAYANI17230030PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 220BALQIS NAJIYAH17230102TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 STUDI DI BAWASLU KOTA PEKALONGAN 221ARINI CHUSNEINI SABIELA17230089EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN STUDI PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM 222HESTI SITI FATIMAH17230044EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2019 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA STUDI DI DESA JABUNG CANDI KABUPATEN PROBOLINGGO 223MUHAMMAD YUSUF IMADUDDIN17230018PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN STUDI DI KABUPATEN JEMBRANA , PROVINSI BALI 224NUR FALIQ ABIDIN1723039EKSITENSI KINERJA PANWASLU TINGKAT KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG STUDI DI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI 225DEVY ENDAH FITRIANI17230027PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA 226NUR LAILI AGUSTIN17230103TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020 DITINJAU DARI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2020 227AHMAD MUHAJIR17230061IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI DI DESA REJOSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG 228PUTRI RAMADHANI I'MADUL BILAD17230021EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 229MIMI SRI NURYANI17230093IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG 230APRILIANI RAHMALILLAH17230087ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PILKADA 231LUCKY MEGA RAHMADHANI17230085EFEKTIFITAS PERMENKES NO. 1175/MENKES/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 232ZAINATUN NOER17230094PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK STUDI DI POLRES SAMPANG 233MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN17230019FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BPD DAN KONSEP SYURA STUDI DI DESA BERANGBANG KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI 234DHANIAR ISTIGHFARIE CLEO VARDIN17230111PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH 235SINTA NANDA NOVITA17230082IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2020 236MELYAWATI DWI SAFITRI17230024TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KAB. BANYUWANGI TAHUN 2020 BERDASARKAN PKPU TAHUN 2017 STUDI DI KPU 237ANDRE YUSUF AL FARISYI17230095PEMAKZULAN PRESIDEN KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PERSFEKTIF AL-MAWARDI 238SHOFI AINUR ROHMAN17230092TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA 239NIRMALA17230012IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA STUDI DI KANTOR DESA KALIJAGA TIMUR 240NANDA SAFIRA ZAKIYA17230080ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2018 TERHADAP KAMPANYE PILKADA MENGGUNAKAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 241ADELIA ROHMATUN ANDRIANI17230084PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PASAL 16 AYAT 2 PERATURAN DAERAH BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM STUDI DI DESA KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO 242LATIFATUL AINIA17230072EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI DI POLRES MOJOKERTO 243SALSABILA YUSTISYA AMARIN17230003ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN AGAMA OLEH NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF TASAMUH TOLERANSI YUSUF AL-QARDHAWI 244OLSHA AUDRY NASTITI17230006TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG 245ROSMA CINDY PRAMESTI17230047EFEKTIVITAS PASAL 8a DAN b PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2006 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 246ABD RACHMAN QAYUM17230073IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO 247FAHRUL RAZI17230014POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI 248EKA NUR ARDARISTA WULANDARI17230013IMPLEMENTASI PERDA TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANYUWANGI STUDI KASUS DESA KARANGSARI 249ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2012-2032 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRI 250ZULVI FAZRIA17230020IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT 251FAIQOTUS ZAHROH17230048TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN ADOPSI BAYI TERLANTAR OLEH CALON ORANGTUA YANG BERAGAMA MINORITAS 252LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR 253WIZAROTUL AFIFAH17230106IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 3 AYAT 1 PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG. 254KHOIRUL WARO17230040IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SURABAYA 255NURUL RIFATUL AINIYA17230060OPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20 256NANDA DUWI OKTAVIANA17230055IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKIMAN DAERAH BERDASARKAN PERBUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 257MUHAMMAD FAHMI AMRIZAL17230109PENGARUH OMNIBUSLAW PADA KARYAWAN OUTSOURCING PT. KARUNIA ALAMA SEGAR MIE SEDAAP DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 258RISKY JOAN PRADANA17230070IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG 259DIAN FITRI OKTAVIAN17230035RELEVANSI POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SERTA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA STUDI DI DESA WONOREJO KABUPATEN PASURUAN 260EDI SETIAWAN17230025PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI JENIS BECAK CINTA STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU 261PRADHANA WIDHI SAPUTRA17230028MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG DESA 262ABD. JALIL17230068POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 263MOH. RIZAL17230090IMPLEMINTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 PASAL 3 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH TAMBAK UDANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA LAMONGAN, KECAMATAN BATANG, KABUPATEN SUMENEP 264DWI RAHAYU SULISTYANINGRUM17230067POLA IJTIHAD PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY 265NAZILATUR ROHMAH17230064IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno 266RIZKY DARMAWANSYAH SIHOMBING1230026IMPLEMENTASI PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT Studi Desa Gonting Malaha kecamatan Bandar Pulau 267ROBI’AH ADAWIYAH17230002KONSEP BELA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI Studi Terhadap UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 Tentang Bela Negara 268DIVA PEGY UTAMI17230041PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAPHK DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID-19 Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 269SOFYAN SAURI17230001PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKASANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 PRESPEKTIF ASY-SYEKH MAHMUD SYALTUT 270MOH MUSAFAK17230005IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDODOWO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH Studi di Desa Sidodowo kecamatan Modo, Kabupateb Lamongan 271LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH Studi Retribusi Pelayanan Pasar 272FAJAR BAYU RAHMATULLAH17230066IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI ATAS PEMECATAN ANGGOTA DPR RI TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN 273WIDDIA ROHADDATUL AISY18230096EFEKTIFITAS PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO STUDI DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso 274YULIANTI RUKMANA17230033KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SETELAH DIHAPUSKANNYA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA 275FAISAL MUHAMMAD AL’FARISI16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG 276Dovirullah17230031EFEKTIVITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso 277Imam Rifai18230042FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH Studi DPRD Kota Batu 278Afrina Nur Husnia18230063PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVI-19 Studi di Polres Kota Blitar 279Zamroni Faizal Abdi18230068TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD KABUPATEN/KOTA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 280Muflichah Urbananda17230029PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGILATIF DI KABUPATEN PASURUAN BERDASARKAN PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF KH. ABDUL MUJIB IMRON, 281Doni Damara Eko Prasetyo18230047PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO 282Muhammad Panji Anom17230110IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGILASI OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA DI TINJAU DARI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-1/2003 TENTANG KETENTUAN UJI FORMIL 283Ridha Zikri18230099PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH DAN KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Studi kasus Makamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara 284Muhammad AzizFauzi18230051ANALISIS YURIDIS TENTANG ANTINOMY NORMEN KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT DENGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI PERSPEKTIF USHUL FIQH

Penulisanskripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Silebo

Lengkap disertai gambar Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Desa. Istilah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini pengangkatan perangkat desa dalam pandangan hukum islam dan uu no. Jangan ragu lagi untuk memilih contoh judul skripsi dibawah ini karena terdiri dari judul lengkap yang teman teman butuhkan sebagai bahan pertimbangan menentukan judul. Administrasi Pemerintahan Desa Jogloabang Uu 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jogloabang Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Kumpulan judul skripsi untuk jurusan s1 hukum tata negara dengan topik. Contoh judul skripsi hukum tata negara tentang desa. Diskriminasi demokrasi perijinan uu perda phk dll. Judul skripsi hukum tata negara judul skripsi hukum. 4tinjauan hukum islam tentang hukuman mati terhadap kasus narkoba 5peranan hakim pengadilan agama dalam hukum islam positif lgality dan sosiokultur 6konsekwensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum islam 7. Federal international finance cabang madiun 05 contoh skripsi hukum perdata judul skripsi hukum perdata perjanjian kerjasama pembiayaan pekerjaan site akuisisi sitac pt excelcomindo pratama tbk antara pt boer properti indonesia dengan pt laras surya mandiri 05 contoh skripsi akuntansi judul skripsi akuntansi peranan controller dalam. Contoh judul skripsi hukum terbaru lengkap tinjauan yuridis normatif terhadap penyelesaian tindak pidana kejahatan kekerasan pelajar sma cokroaminoto kota malang studi kasus terhadap perkara pidana. Kumpulan judul skripsi hukum tata negara lengkap. Studi terhadap pembentukan peraturan desa semanu no 02 tahun 2008 tentang pemungutan desa tahun anggaran 2008 2009. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya mencoba untukmenyajikan contoh judul skripsi hukum terbaru lengkap ke hadapan temen temensemuanya. Tinjauan kewenangan pembentukan undang undang sebelum dan sesudah amandemen uud 1945. Tinjauan yuridis efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa. Maka penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan satu persatu atau perkata yang penulis ingin teliti menurut penulis makna atau maksud dari. Berikut adalah contoh terbaik judul skripsi administrasi negara lengkap contoh judul skripsi administrasi negara ini sangat lengkap dan bisa langsung dijadikan bahan pertimbangan buat kita yang pada saat ini sedang membutuhkan ide judul skripsi administrasi negara. Tersedia dalam bentuk hard copy foto copy tidak ada dalam bentuk soft copy file jika judul yang anda cari tidak terdapat pada daftar kami ini silakan isi komentar dibawah 1aj penerapan asas non diskriminasi. 5 th 1974 studi di wilayah kota administratif kupang kab. Peranan walikota kota administratif dalam melaksanakan asas dekonsentrasi menurut undang undang no 5 tahun 1974 studi di wilayah kotatif kupang kab dati ii kupang 1999. Ada 250 contoh judul skripsi hukum lengkap terbaik yang bisa teman teman gunakan sebagai panduan mencari judul skripsi lengkap dan terbaik. Referensi skripsi hukum tata negara. Skripsi skripsi hukum skripsi hukum administrasi skripsi hukum pidana skripsi perdata skripsi tata negara 0114 peranan walikota administratif dalam melaksanakan asas desentralisasi menurut uu no. Klik judul untuk melihat isi skripsi. 6 tahun 2014 tentang desa studi di desa negriagung kec. Tinjauan uridis terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam sistem pemerintahan desa di indonesia. Sekian yang dapat admin bagikan terkait contoh judul skripsi hukum tata negara tentang desa. Admin blog Kumpulan Berbagai Skripsi 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh judul skripsi hukum tata negara tentang desa dibawah ini. Skripsi Hukum Kenegaraan Di Fakultas Hukum Universitas Widya Contoh Skripsi Administrasi Negara Tentang Desa Contoh Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Peran Pemerintah Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Program Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Analisis Fiqh Siya At Sah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan 100 Contoh Judul Skripsi Hukum Dalam Berbagai Kasus Pdf Skripsi Strata Sosial Masyarakat Balanipa Studi Atas Contoh Skripsi Administrasi Negara Tentang Desa Contoh Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd 100 Contoh Judul Skripsi Hukum Dalam Berbagai Kasus 297 Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Kuantitatif Skripsi Daftar Judul Contoh Contoh Skripsi Hukum Tata Negara Kode Y 13 Skripsi Demikian gambar-gambar yang dapat kami kumpulkan mengenai contoh judul skripsi hukum tata negara tentang desa. Terima kasih telah mengunjungi blog Kumpulan Berbagai Skripsi 2019.
secarategas tentang peraturan desa, bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan
Sosiologi Info - Lagi cari judul skripsi ilmu pemerintahan tentang dana desa ? Nah kamu bisa coba baca beberapa contoh berikut ini. Yang bisa kamu jadikan referensi dan rujukan bacaan relevan untuk membahas tentang dana desa tersebut, yuk Tentang Dana Desa Pembahasan topik yang berkaitan dengan dana desa memang menjadi menarik untuk dilakukan kajian dan berbagai pendekatan keilmuaan. Misalnya bisa saja menganalisanya dengan menggunakan pendekatan ilmu banyak kajian yang bisa dilakukan mahasiswa semester akhir yang ingin menyelesaikan tugas fenomena sosial tentang dana desa bisa dikaji dengan perspektif ilmu pemerintah yang tentunya akan relevan terhadap masalah di desa tersebut. Nah bagi yang ingin tertarik mengkaji dan membuat skripsi tentang dana desa, kamu bisa baca beberapa referensi beserta contohnya dibawah Judul Skripsi Ilmu PemerintahanAda beberapa judul skripsi yang bisa teman teman lihat untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan bacaan, terkait dengan dana desa, yaitu 1. Judul Skripsi Pengelolaan Dana Desa DD di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016Penulis oleh Elma JulitaJOM FISIP Vol 5 Edisi I Januari - Juni 20182. Judul Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016Penulis oleh Adri PeldiJOM FISIP Vol 5 No 1 - April 20183. Judul Skripsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017Penulis oleh Satrio Astar PutraJOM FISIP Vol 6 Edisi I Januari - Juni 20194. Judul Skripsi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Desa ADD di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018Penulis oleh Ari Agus PratamaJOM FISIP Vol 6 Edisi II Juli- Desember 20195. Judul Skripsi Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemerdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017Penulis oleh BendriantoJOM FISIP Vol 6 Edisi II Juli- Desember 20196. Judul Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tengah Studi Alokasi Dana Desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016Penulis oleh Alfa YeniJOM FISIP Vol 5 No I - April 20187. Judul Skripsi Akselerasi Penyaluran Dana Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2018Penulis oleh Nur Aini JOM FISIP Vol 6 Edisi I Januari - Juni 20218. Judul Skripsi Kapasitas Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Bersumber Dana Desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018Penulis oleh Taupiq Gandhi MahatmaJOM FISIP Vol 8 Edisi I Januari - Juni 2021Nah itulah sekilas penjelasan dan pembahasan tentang topik Ada 8 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Tentang Dana Desa, Referensi inidapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa".
Home » Skripsi » 14++ Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Di Desa Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Di Desa - Jika anda sedang mencari contoh skripsi atau mencari contoh judul judul skripsi ilmu pemerintahan di situs ini tersedia berbagai contoh judul yang bisa. Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi lengkap. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten judul skripsi ilmu pemerintahan di desa. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Peran Pemerintah Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa Studi di Kabupaten Malang dan Desa Landungsari Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Administrasi Publik Malang. Kumpulan Judul Skripsi Akuntansi Perpajakan Update Tahun Ini From Contoh makalah beserta rumusan masalahnya Contoh latar belakang proposal skripsi teknik informatika Contoh makalah jurnal internasional Contoh makalah agama islam kelas 10 Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan. Disarikan dari berbagai sumber Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahanfenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Skripsi Ilmu Sosial Kode SM. Kumpulan Judul Contoh Skripsi Ilmu hidayati nim. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Ilmu Politik Malang. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. 28 Ilmu Sosial yang secara umum mempelajari segala aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat memiliki berbagai disiplin ilmu seperti antropologi ekonomi geografi sosiologi sejarah dan lain sebaginya. Source Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. 32 tahun 2004 terdapat total 240 pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa dan terdapat perubahan diantaranya mengganti masa jabatan Kepala desa dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Source Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan Kami menyediakan contoh skripsi ilmu pemerintahan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Politik dengan spesialisasi Studi Ilmu Pemerintahan. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Judul Skripsi. Source Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN. 8 Dan pada masa sekarang ini Undang-Undang pemerintahan daerah di atur dalam. Source Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Di bawah ini kami menyediakan refrensi Judul Contoh Skripsi Ilmu Sosial dengan berbagai studi kasus yang terbaru mulai dari program raskin partisipasi pejabat. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. 28 Ilmu Sosial yang secara umum mempelajari segala aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat memiliki berbagai disiplin ilmu seperti antropologi ekonomi geografi sosiologi sejarah dan lain sebaginya. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Nurul hidayati nim. Source Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Download Skripsi Ilmu Pemerintahan Download Skripsi Ilmu Pemerintahan. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Ilmu Pemerintahan Fakultas. Source Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Source Skripsi Ilmu Sosial Kode SM. Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Judul Skripsi. Source Skripsi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Kumpulan Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan. Jika anda sedang mencari contoh skripsi atau mencari contoh judul judul skripsi ilmu pemerintahan di situs ini tersedia berbagai contoh judul yang bisa. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. Source Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Nurul hidayati nim. Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. SKRIPSI ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN Download Skripsi Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Di dalam UU No. Source Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN. 38 Referensi Skripsi Ilmu Pemerintahan Terlengkap Memilih judul untuk Skripsi atau tugas akhir memang bukan perkara mudah. Anda harus memastikan judul tersebut mampu untuk anda lakukan dan dapat diterima oleh dosen. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Source 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Disarikan dari berbagai sumber Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahanfenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Politik Terbaik. Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Source Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Source Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Administrasi Publik Malang. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu Pemerintahan Fakultas. Skripsi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Kumpulan Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan. Source SKRIPSI ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN Download Skripsi Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Di dalam UU No. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Di dalam UU No. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Source Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Politik Terbaik. Peran Pemerintah Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa Studi di Kabupaten Malang dan Desa Landungsari Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. This site is an open community for users to do sharing their favorite wallpapers on the internet, all images or pictures in this website are for personal wallpaper use only, it is stricly prohibited to use this wallpaper for commercial purposes, if you are the author and find this image is shared without your permission, please kindly raise a DMCA report to Us. If you find this site adventageous, please support us by sharing this posts to your preference social media accounts like Facebook, Instagram and so on or you can also save this blog page with the title contoh judul skripsi ilmu pemerintahan di desa by using Ctrl + D for devices a laptop with a Windows operating system or Command + D for laptops with an Apple operating system. If you use a smartphone, you can also use the drawer menu of the browser you are using. Whether it’s a Windows, Mac, iOS or Android operating system, you will still be able to bookmark this website.

ContohJudul Skripsi Ilmu Pemerintahan Tentang Desa - Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Perbedaan mendasar antara UU No. Suadah MSi Tanggal Bimbingan Paraf Pembimbing Keterangan I II Tanggal 5-1-2017 Revisi Bab I Proposal. Contoh judul skripsi ilmu pemerintahan tentang desa. Ilmu Pemerintahan Fakultas. 28 Ilmu

– Setelah sebelumnya saya berikan kumpulan judul skripsi PAUD, kali ini saya akan memberikan judul skripsi hukum tata negara. Sebab banyak sekali pembahasan menarik yang bisa diangkat menjadi judul skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi memang sangat penting bagi mahasiswa semester akhir untuk bisa mendapatkan gelar skripsi. Sebab tanpa adanya skripsi sebagai tugas akhir, mahasiswa tidak akan bisa mendapatkan gelar di dalam penyusunan skripsi, tidak jarang juga mahasiswa yang melakukan revisian tugas skripsinya. Maka dari itu, sangat penting menyusun skripsi yang menarik dengan bahasa yang mudah dengan berbagai judul menarik yang saya berikan? Yuk langsung saja simak contoh judul skripsi tentang hukum tata negara dibawah ini!Referensi pertama yang akan saya berikan untuk kalian tentang skripsi hukum tata negara adalah berkaitan soal normatif. Berikut contoh judul skripsi hukum tata negara normatif yang mudah dan menarik untuk digunakan Efektivitas Pemberlakuan Asas Non Diskriminasi Didasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Moral Nasional Indonesia. Fungsi Serta Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Analisis Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia.Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Pupuk Phonska Pada Aneka Kimia.Analisis Sistem Pengawasan DPRD Kota Surabaya Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Surabaya Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD Studi Kasus di DPRD Kota X.Analisis Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara Studi Di PT Semen Gresik.Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan Uu No 12 Th 1964 Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Jawa Timur.Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Xx Kecamatan X Kabupaten Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Tentang Pembinaan LSM Studi Kasus di Kantor Sospol Kota X.Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 Di Kota Perda No 6 Th 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Kerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jawa Tengah Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten Dampak Kependudukan di Dalam Sistem Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Dalam Menghadapi Masalah Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan yang Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Hubungan Industrial Pancasila di Pt. Tiga Putra Kontribusi DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Apbd Kabupaten Tuban Periode Tahun Skripsi Hukum Tata Negara Tentang DesaSetelah saya berikan judul skripsi tentang hukum negara normatif, selanjutnya judul yang berkaitan tentang desa. Berikut ini kumpulan judul skripsi hukum tata negara tentang desa yang menarik untuk digunakanPengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kec. A, Kec. AB, Kec. D, Kabupaten Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa GB Kabupaten Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Studi Kasus di Kabupaten Semarang.Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah X Kabupaten Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Sama Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Studi Kasus Desa B Kec. GB Kabupaten TD.Peranan Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa AB Provinsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa B Kec. GB Kab. D Berdasarkan Uu No 22 Th Lurah Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Desa A Kec. AB Kab. D Studi Perbandingan Uu No 5 Th 1979 Dg Uu No 22 Th 1999.Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan A, Kecamatan B, Kecamatan GB Kabupaten Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Uu No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa AB Kecamatan D Kabupaten Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Studi Kasus Di Kabupaten XX .Analisis Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Studi Kasus Desa A Kecamatan AB Kabupaten Mojokerto.Baca Juga Contoh Judul Skripsi PendidikanJudul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang PerdaSetelah judul skripsi hukum tata negara tentang desa, ada yang tidak kalah menarik yang bisa digunakan yakni tentang perda atau peraturan daerah. Banyak sekali berbagai judul skripsi menari yang bisa kalian gunakan sebagai bahan dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai berikutPeranan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Retribusi Pelayanan Izin Praktik Tenaga Keperawatan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Realisasi Peraturan Daerah No 2 Th 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Uu No 22 Th Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten UU No 22 Th 1999 Tentang Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tuban.Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang Setelah Berlakunya Uu No 22/99 Tentang Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Dprd Periode 2004-2009 Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD di Kabupaten Lamongan Studi Tentang Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah.Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Setelah Uu No 22 Th 1999.Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Kabupaten Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menunjang Pembangunan Fisik Bupati Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Studi Komparatif Menurut Uu No 5 Th 1974 Dengan Uu No 22 Th 1999.Peranan Badan Petimbangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di DPRD Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Th 1999 Studi Kasus DPRD Kabupaten Lamongan.Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah Tk Ii Bappeda Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kotamadya Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kabupaten Skripsi Hukum Tata Negara Tentang PemiluSatu lagi judul skripsi hukum tata negara yang menarik setelah tentang desa dan perda adalah berkaitan dengan pemilu. Kalian bisa menemukan banyak sekali pembahasan yang bisa digunakan sebagai judul skripsi seperti berikut iniTinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia Studi Pada Kpud Kabupaten D.Analisis Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah yang Berlaku di Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Menjaga Kemandirian, Integritas Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilihan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Terhadap Wewenang Pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sengketa Administrasi Pemilihan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018 Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GB.Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Dalam Pemilihan Presiden 2009 Menurut Uu No. 42 Tahun Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Yuridis Terhadap Posisi Dan Wewenang KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 [Analisis Studi Uu No. 3 Tahun 1999].Contoh Judul Skripsi Hukum Tata NegaraSetelah berbagai bidang judul skripsi tentang hukum tata negara yang saya berikan diatas, jika masih kurang tenang saja ya. Disini saya sudah menyediakan lagi daftar contoh judul skripsi yang masih satu topik dengan berbagai daftar contoh judul skripsi tentang hukum tata negara yang menarik dan mudah untuk digunakanProses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Studi di Kotamadya di AB Tahun 2021.Kedudukan Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD Studi Kasus Pada DPRD Kotamadya Dati di A Tahun 2021.Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara Studi di PT TD Persero.Pelaksanaan PHK Berdasarkan UU No 12 Tahun 1964 Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota B Tahun 2021.Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kabupaten Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 90 Tentang Pembinaan LSM Studi di Kantor Sospol Kodya BD Tahun 2021.Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 di Kodya Dati di Perda No 6 Tahun 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten Kependudukan Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Peraturan Daerah No 6 Tahun 92 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Dalam Menghadapi Masalah Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Juga Contoh Judul Skripsi Hukum PidanaKumpulan Judul Skripsi Hukum Tata NegaraTambahan referensi terakhir yang saya berikan kali ini adalah kumpulan berbagai macam judul skripsi hukum tata negara dari banyak bidang. Berikut judul-judul skripsi menarik yang bisa kalian gunakanPenerapan Asas Non Diskriminasi Berdasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Mobil Nasional Indonesia. Fungsi dan Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia.Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Limbah Air PD X. Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara Studi di PT GB Persero.Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan UU No 12 Th 1964 Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Surabaya.Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kotamadya Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Ttg Pembinaan Lsm Studi di Kantor Sospol Kodya Xx.Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada Sma Berdasarkan Uu No 2/89 di H. Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Ttg Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus dan Angkutan Barang di Kabupaten Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kab. Kependudukan di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Xx. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kab. Tugas dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Xx Dalam Menghadapi Masalah Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Provinsi Dati I Jawa Hubungan Industrial Pancasila di PT Xx. Peranan DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kota X Periode Thn Terhadap Pasal 68 Ayat 1 Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah Dlm Kaitannya Dg Keputusan Walikota XX No 14 Th 2001 Ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kota Pembayaran Anggaran Pembangunan Melalui Kantor Perbendaharaan Negara XX Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Terhadap Posisi dan Fungsi Dprd Menurut Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Juga 5 Tips Cara Menentukan Judul Skripsi dengan Mudah dan MenarikBagaimana, apakah sudah mendapatkan referensi judul setelah membaca berbagai daftar judul skripsi hukum tata negara diatas? Diharapkan dengan adanya berbagai contoh yang saya berikan di atas semoga dapat membantu dan mempermudah tugas akhir kalian untuk mendapatkan gelar S1.
\n\n \n \n judul skripsi hukum tentang desa
DefinisiPemanfaatan Sumberdaya Perikanan. jasa pembuatan skripsi - Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan adalah Program studi yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan sumber daya perikanan seperti pemeliharaan dan juga pengolahan.. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung
Ajpi.
  • 6td7dx01fq.pages.dev/206
  • 6td7dx01fq.pages.dev/15
  • 6td7dx01fq.pages.dev/451
  • 6td7dx01fq.pages.dev/256
  • 6td7dx01fq.pages.dev/290
  • 6td7dx01fq.pages.dev/117
  • 6td7dx01fq.pages.dev/104
  • 6td7dx01fq.pages.dev/473

    • judul skripsi hukum tentang desa